PURBALINGGA – Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyusun master plan banjir. Penyusunan master plan ini dalam proyek ‘The Flood Control Master Plan toward Disaster Risk Reducyion Investment (FCMP) 2023-2026. Untuk kelengkapan data dan survey lapangan, Tim JICA mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purbalingga dan survei lapangan di Sungai Klawing, Rabu (19/2/2025).
Kepala pelaksana BPBD Purbalingga Ir Prayitno, M.Si mengungkapkan, Tim JICA yang hadir yakni Manajer, Social and Economic Development International Division Yachiyo Enginering C0, Ltd, Mr Kudo Hirpyasu didampingi Tandiono dari konsultan Kementerian PU. Kunjungan diawali diskusi dan pengumpulan data di kantor BPBD Purbalingga dan dilanjutkan kunjungan lapangan di Sungai Klawing yang merupakan orde I Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu.
“Pemkab Purbalingga dalam hal ini BPBD menyambut baik dan mengapresiasi penyusunan masterplan banjir sebagai upaya pengurangan risiko bencana. Penyusunan masterplan ini lebih mempertimbangkan tindakan penanggulangan dari sisi non struktural, selain perencanaan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang dilakukan dalam proyek FCMP,”kata Prayitno.
Prayitno menyebut, banjir menjadi bencana yang telah banyak merugikan berbagai sektor kehidupan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat, keberadaanya seringkali dikeluhkan oleh masyarakat yang terdampak. Seperti halnya banjir di Purbalingga yang cukup besar pada bulan Desember 2020 silam. “Persoalan banjir tidak dapat diselesaikan secara instan, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut,” kata Prayitno.
Sementara itu, Mr Kudo Hiroyasu mengungkapkan, melalui project FCMP, Pemerintah Jepang melalui JICA memberikan hibah dalam rangka pengelolaan banjir di Indonesia khususnya untuk wilayah sungai Serayu (DAS Serayu) dan Jratun (DAS Jragung dan DAS Tuntang).
“Kedatangan kami ingin mengumpulkan data dan informasi mengenai status terkini dari hal-hal terkait, baik dari sisi perencanaan (plan), peraturan perundangan-undangan yang berlaku, struktur organisasi dan hubungan antar pemangku kepentingan, terutama koordinasi dan hubungan BPBD, BNPB dan BBWSO,”kata Kudo.
Kudo mengungkapkan, pihaknya sudah menelusur DAS Serayu mulai dari bagian hulu di Kabupaten Wonosobo hingga ke mulut DAS Serayu di pantai Cilacap. “Dengan perubahan iklim, perubahan pola pertanian di bagian hulu dan sepanjang DAS Serayu, faktor sedimentasi, dan pola piker masyarakat dalam mengelola sungai, ada potensi bencana banjir yang bisa lebih besar 10 hingga 20 tahun ke depan. Oleh karenanya perlu langkah-langkah yang dimulai dengan menyiapkan master plan banjir, sehingga risiko bencana akan dapat ditekan minimal,”kata Kudo sembari menambahkan, jika masterplan sudah selesai nantinya bisa dipakai oleh Pemkab atau BPBD sebagai pedoman penanganan bencana banjir. (*).